Tools Gratis untuk Pelaku Usaha
Cek kesiapan legalitas usaha
Jawab 8 pertanyaan singkat. Anda mendapat skor kesiapan dan daftar langkah yang perlu dibereskan, diurutkan dari yang paling berisiko.
-
Usaha Anda sudah berbadan hukum atau berbentuk badan usaha (PT, PT Perorangan, CV, koperasi)?
-
Sudah punya NIB dengan KBLI yang sesuai kegiatan usaha sebenarnya?
-
Alamat usaha sesuai tata ruang (zona komersial) atau sudah punya domisili yang sah?
-
Nama atau logo usaha sudah didaftarkan sebagai merek di DJKI?
-
Kalau produk Anda pangan, kosmetik, alat kesehatan, atau konstruksi, izin khususnya sudah lengkap?
-
Hubungan dengan mitra, pemasok, dan karyawan memakai perjanjian tertulis?
-
Pajak bulanan dan SPT tahunan selalu dilaporkan tepat waktu?
-
Kewajiban rutin (RUPS tahunan, LKPM, laporan keuangan PT Perorangan) dijalankan?
Cek nama PT
Periksa apakah nama yang Anda siapkan memenuhi syarat penamaan dalam Pasal 5 PP 43/2011, lalu minta kami cek ketersediaannya di sistem AHU Kemenkumham.
Hasil di atas adalah pemeriksaan format. Persetujuan akhir tetap diberikan Kemenkumham melalui AHU, yang menurut Pasal 6 PP 43/2011 menjawab paling lambat 3 hari kerja.
Kalkulator pajak UMKM 0,5%
Perkiraan PPh final dari omzet berdasarkan PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026. Sejak perubahan itu, tarif 0,5% berlaku untuk orang pribadi, PT Perorangan satu pendiri, dan koperasi dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun.
Perkiraan untuk perencanaan, bukan nasihat pajak. Ketentuan lengkap mengatur pengecualian lain, misalnya pendiri PT Perorangan yang menjalankan jasa sejenis pekerjaan bebas, dan koperasi yang sudah melewati 4 tahun pajak.
Cek nama merek
Periksa potensi masalah merek berdasarkan alasan penolakan dalam Pasal 20 dan 21 UU 20/2016 tentang Merek, lalu cek kemiripannya dengan merek terdaftar.
Ingin menelusuri sendiri? Gunakan pangkalan data resmi DJKI di pdki-indonesia.dgip.go.id.
Kalender kepatuhan usaha
Lihat tenggat kewajiban usaha Anda untuk 12 bulan ke depan: pajak bulanan, SPT tahunan, LKPM, RUPS tahunan, dan laporan keuangan PT Perorangan.
Dasar: Pasal 78 UU 40/2007 (RUPS tahunan), Pasal 10 PP 8/2021 (laporan keuangan PT Perorangan), Pasal 32 Peraturan BKPM 5/2021 (LKPM; usaha mikro tidak wajib), PMK 81/2024 (tenggat pajak). Tanggal yang jatuh pada hari libur dapat bergeser; periksa ketentuan terbaru.
Kalkulator PPN
Tarif PPN 12% sesuai UU HPP. Untuk barang dan jasa yang bukan barang mewah, PMK 131/2024 memakai dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11%.
Pajak jual beli tanah & bangunan
Perkiraan PPh final penjual dan BPHTB pembeli. Tarif dan NPOPTKP BPHTB ditetapkan peraturan daerah, jadi sesuaikan dengan daerah objek.
PPh final penjual 2,5% dari nilai bruto pengalihan untuk transaksi umum; ada tarif 1% untuk rumah atau rusun sederhana oleh pengembang dan 0% untuk pengalihan kepada pemerintah. BPHTB paling tinggi 5% menurut UU 1/2022 (HKPD). Belum termasuk biaya PPAT dan biaya lain.
Cek KBLI 2025
Ketik jenis usaha Anda dengan bahasa sehari-hari. Kami cocokkan dengan 1.500+ kode 5 digit resmi Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025, lengkap dengan uraiannya.