Dokumen dan Alur Pendirian PT 2026 Sesuai Aturan Terbaru

Banyak calon pengusaha mengira mendirikan PT masih harus menyiapkan modal Rp50 juta dan menunggu berminggu-minggu. Aturannya sudah berubah. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja, besar modal dasar diserahkan kepada pendiri, dan pengesahan badan hukum diproses secara elektronik. Yang tetap tidak berubah: PT biasa harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris, dan ada tenggat yang kalau terlewat membuat akta pendirian batal.

Panduan ini merangkum dokumen dan alur pendirian PT persekutuan modal (PT biasa) menurut aturan terbaru, Permenkum No. 49 Tahun 2025, lengkap dengan dasar hukum yang bisa Anda cek sendiri. Untuk gambaran biaya, lihat biaya dan syarat pendirian PT. Kalau Anda berencana mendirikan usaha seorang diri, baca juga perbandingan PT Perorangan vs PT biasa.

1. Minimal dua pendiri, dan semuanya wajib mengambil saham

Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ayat (2) menambahkan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Artinya tidak ada pendiri “numpang nama” tanpa saham.

Pendiri bisa orang perseorangan maupun badan hukum. Jika salah satu pendiri adalah warga negara asing atau badan hukum asing, PT Anda menjadi PT penanaman modal asing (PMA) dengan syarat tambahan, misalnya nilai investasi dan bidang usaha yang terbuka untuk asing. Untuk itu ada jalur tersendiri: pendirian PT PMA.

Perlu diingat juga Pasal 7 ayat (5) dan (6): bila setelah berdiri pemegang sahamnya tinggal satu orang, dalam 6 bulan sebagian saham harus dialihkan ke orang lain. Jika tidak, pemegang saham itu bertanggung jawab pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan.

2. Nama PT yang sah

Sebelum akta dibuat, nama PT harus diajukan dan dicek di sistem Ditjen AHU. Pasal 16 UU PT melarang nama yang:

• sudah dipakai secara sah atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain;
• bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
• sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional tanpa izin;
• hanya menunjukkan kegiatan usaha tanpa nama diri;
• hanya terdiri dari angka atau huruf yang tidak membentuk kata.

Dalam praktik, siapkan dua sampai tiga alternatif nama. Nama yang mirip dengan PT yang sudah ada adalah penyebab penolakan paling sering.

3. Modal: ditentukan pendiri, 25% wajib disetor

Pasal 32 UU PT setelah diubah oleh Cipta Kerja menyatakan perseroan wajib memiliki modal dasar, dan besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Angka minimal Rp50 juta dalam naskah asli UU PT sudah tidak berlaku untuk PT pada umumnya. Pengecualiannya: bidang usaha tertentu yang diatur undang-undang sektoral bisa mensyaratkan modal minimum lebih besar.

Pasal 4 PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa paling sedikit 25% modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti setor ini wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60 hari sejak tanggal akta pendirian. Penjelasan singkatnya ada di berapa modal minimal mendirikan PT.

Saran praktis: tentukan modal sesuai kebutuhan usaha yang realistis. Modal disetor yang terlalu kecil bisa menyulitkan saat mengikuti tender, mengajukan kredit, atau memenuhi syarat izin sektor tertentu.

4. Dokumen yang perlu disiapkan

Permenkum No. 49 Tahun 2025 menjadi acuan teknis terbaru pendirian PT. Pasal 6 mengatur dokumen pendukung yang dilengkapi saat notaris mengisi formulir pendirian. Dari sisi pendiri, yang perlu disiapkan antara lain:

• identitas setiap pendiri, direksi, dan komisaris (KTP dan NPWP untuk WNI);
• bukti setor modal, misalnya slip setoran atau surat keterangan bank, atau surat pernyataan telah menyetor modal yang ditandatangani direksi, pendiri, dan dewan komisaris;
• surat keterangan alamat lengkap PT dari pengelola gedung atau instansi berwenang, atau surat pernyataan alamat yang ditandatangani direksi, pendiri, dan komisaris;
• surat pernyataan kesanggupan memperoleh NPWP dan laporan penerimaan SPT tahunan;
• bila bidang usahanya memerlukan, pernyataan kesanggupan memperoleh persetujuan atau rekomendasi instansi teknis;
• dokumen pemilik manfaat (beneficial owner): surat kuasa direksi kepada notaris, surat pernyataan direksi tentang nama pemilik manfaat, dan surat persetujuan dari pemilik manfaat.

Dokumen pemilik manfaat sering terlupa padahal wajib. Pemilik manfaat adalah orang yang secara nyata mengendalikan atau menikmati hasil PT, yang bisa berbeda dari nama di akta.

5. Alur pendirian dari nol sampai NIB

1. Pengecekan dan pemesanan nama di sistem AHU.
2. Penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris. Akta memuat anggaran dasar: nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, modal, jumlah dan nilai saham, susunan direksi dan komisaris, tata cara RUPS, dan pembagian laba (Pasal 15 UU PT).
3. Permohonan pengesahan diajukan notaris secara elektronik melalui SABH (Pasal 5 Permenkum 49/2025).
4. Surat keputusan pengesahan badan hukum diterbitkan pada saat permohonan diterima dan dicetak mandiri oleh notaris (Pasal 7 Permenkum 49/2025). Sejak tanggal keputusan inilah PT berstatus badan hukum (Pasal 7 ayat (4) UU PT).
5. NPWP badan dan penyampaian bukti setor modal.
6. NIB melalui OSS. Pasal 206 PP No. 28 Tahun 2025 mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki satu NIB. Data badan hukum dari AHU terintegrasi otomatis ke OSS (Pasal 207). Pilih kode KBLI yang sesuai kegiatan nyata.
7. Izin lanjutan sesuai tingkat risiko usaha: untuk risiko menengah atau tinggi, selain NIB dibutuhkan sertifikat standar dan/atau izin. Lihat layanan NIB dan izin usaha.

6. Tenggat 60 hari yang tidak boleh terlewat

Pasal 10 ayat (1) UU PT: permohonan pengesahan harus diajukan paling lambat 60 hari sejak akta pendirian ditandatangani. Ayat (9) menegaskan akibatnya: jika tidak diajukan dalam jangka waktu itu, akta pendirian menjadi batal dan perseroan yang belum berbadan hukum bubar karena hukum. Inilah alasan kami selalu mengajukan pengesahan di hari yang sama dengan penandatanganan akta.

7. Kesalahan yang paling sering terjadi

• KBLI tidak sesuai kegiatan: berakibat izin yang terbit tidak mencakup usaha yang sebenarnya dijalankan.
• Alamat di luar zona usaha: banyak daerah tidak mengizinkan kantor PT di zona perumahan. Bila belum punya kantor, pertimbangkan virtual office di zona komersial.
• Bukti setor tidak disampaikan dalam 60 hari.
• Pemilik manfaat tidak dilaporkan dengan benar.
• Pendiri yang ternyata hanya “pinjam nama”, yang di kemudian hari memicu sengketa saham.

PT biasa atau PT Perorangan?

Jika Anda pelaku usaha mikro atau kecil dan ingin mendirikan seorang diri, PT Perorangan bisa jadi lebih cepat dan murah karena cukup dengan surat pernyataan pendirian tanpa akta notaris. Namun ada batasannya, misalnya pemegang saham harus orang perseorangan dan wajib berubah menjadi PT biasa jika pemegang sahamnya bertambah. Bandingkan di artikel perbandingan kami atau langsung ke layanan PT Perorangan.

Mau diuruskan sampai beres?

Tim kami menyiapkan nama, akta bersama notaris rekanan, pengesahan, NPWP, sampai NIB dan izin dasar. Anda cukup mengirim data lewat formulir. Lihat paket dan estimasi biaya di halaman jasa pendirian PT, atau langsung mulai pesan.

Sumber

• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal.id)
• Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 32 (Pasal.id)
• PP 8/2021 tentang Modal Dasar Perseroan (Pasal.id)
• Permenkum 49/2025 (Pasal.id)
• PP 28/2025, Pasal 206 (Pasal.id)