
Kalau toko online, aplikasi, atau platform Anda sudah berjalan tetapi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Anda sebenarnya sudah terlambat: kewajiban daftar berlaku sebelum sistem mulai digunakan pengguna. Sanksi untuk PSE yang tidak mendaftar bukan teguran, melainkan langsung pemutusan akses (access blocking), dan akses baru dipulihkan setelah pendaftaran dipenuhi.
Mau langsung diurus? Tim kami bisa menyiapkan dan mengajukan pendaftaran PSE Anda melalui layanan pendaftaran PSE Komdigi, atau konsultasi gratis dulu di jadwal konsultasi.
Siapa yang wajib mendaftar PSE Lingkup Privat?
Pasal 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat mendaftar. Yang termasuk adalah PSE yang diatur atau diawasi kementerian/lembaga, dan/atau yang memiliki portal, situs, atau aplikasi daring yang dipakai untuk:
- menawarkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa (misalnya toko online milik sendiri, marketplace, aplikasi pemesanan);
- layanan transaksi keuangan;
- pengiriman muatan digital berbayar (e-book, kursus video, musik, gim);
- layanan komunikasi, seperti pesan, panggilan, surel, media sosial, atau jejaring;
- mesin pencari dan penyediaan informasi elektronik berupa tulisan, suara, gambar, video, film, atau permainan;
- pemrosesan data pribadi untuk melayani masyarakat dalam transaksi elektronik.
Kewajiban ini juga berlaku bagi PSE yang didirikan di luar negeri tetapi melayani pengguna atau berusaha di Indonesia (Pasal 4). Artinya, cakupannya luas: banyak UMKM yang memiliki situs pemesanan atau aplikasi sederhana ikut terkena kewajiban ini tanpa menyadarinya.
Apa sanksinya jika PSE terlambat atau tidak mendaftar?
Pasal 7 Permenkominfo 5/2020 membedakan dua situasi:
| Kondisi | Sanksi administratif | Cara pemulihan |
|---|---|---|
| Tidak melakukan pendaftaran sama sekali | Pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking) | Normalisasi setelah ketentuan pendaftaran Pasal 2–5 dipenuhi |
| Sudah terdaftar, tetapi tidak melaporkan perubahan data atau memberi informasi tidak benar | Teguran tertulis, lalu penghentian sementara, lalu pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar bila tidak ada konfirmasi dalam 7 hari setelah penghentian sementara | Normalisasi setelah data diperbarui atau pendaftaran ulang dengan data yang benar |
Selain itu, masyarakat dapat mengadukan PSE yang belum mendaftar (Pasal 2 ayat 5), dan kementerian/lembaga sektor dapat meminta sanksi atas pelanggaran di bidangnya (Pasal 8). Bagi bisnis yang hidup dari situs atau aplikasi, pemblokiran berarti penjualan berhenti seketika, iklan yang sudah dibayar terbuang, dan kepercayaan pelanggan turun. Itulah mengapa menunda pendaftaran hampir selalu lebih mahal daripada mengurusnya sekarang.
Catatan masa transisi: Permenkominfo 10/2021 mengubah Pasal 47 sehingga PSE yang sudah ada wajib mendaftar paling lambat 6 bulan sejak perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS berlaku efektif. Masa itu sudah lama lewat, jadi tidak ada lagi alasan "masih masa transisi".
Bagaimana cara mendaftar PSE jika sudah terlambat?
Tidak ada prosedur khusus "pendaftaran terlambat"; yang dilakukan adalah mendaftar sesuai ketentuan secepatnya. Menurut Pasal 3, permohonan diajukan kepada Menteri melalui OSS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan. Langkah praktisnya:
- Pastikan legalitas usaha dan NIB aktif. Pendaftaran lewat OSS menempel pada data pelaku usaha. Jika usaha belum punya NIB atau KBLI-nya belum sesuai dengan kegiatan digital Anda, bereskan dulu melalui pengurusan NIB dan izin usaha.
- Inventarisasi semua sistem elektronik. Setiap situs, aplikasi Android/iOS, atau platform terpisah perlu dicatat: nama sistem, URL, sektor, dan fungsi.
- Siapkan data teknis. Domain, alamat IP server, lokasi penyimpanan data, dan jenis data pribadi yang diproses.
- Isi formulir pendaftaran di OSS dengan informasi yang benar, termasuk pernyataan kewajiban keamanan informasi, pelindungan data pribadi, uji kelaikan sistem, dan pemberian akses untuk pengawasan (Pasal 3 ayat 3–4).
- Pantau penerbitan tanda daftar. Tanda daftar diterbitkan setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan PSE dimuat di daftar PSE pada laman kementerian (Pasal 6).
- Jika sudah diblokir, setelah terdaftar, ajukan atau pantau proses normalisasi sesuai Pasal 7 ayat 4.
Ingin tahu apakah legalitas dasar usaha Anda sudah siap? Cek cepat lewat alat cek NIB dan peta jalan perizinan di Jasaku.
Dokumen dan data apa yang perlu disiapkan?
| Data/dokumen | Keterangan |
|---|---|
| NIB dan akses akun OSS | Akun pelaku usaha yang aktif dan KBLI yang relevan |
| Nama sistem elektronik dan sektor | Nama situs/aplikasi persis seperti yang dipakai publik |
| URL situs dan/atau tautan aplikasi | Termasuk subdomain yang dipakai untuk layanan |
| Domain name system dan/atau alamat IP server | Biasanya bisa diminta dari penyedia hosting/cloud |
| Deskripsi model bisnis dan proses bisnis | Ringkas, jelas, dan konsisten dengan KBLI |
| Keterangan data pribadi yang diproses | Misalnya nama, nomor telepon, alamat, data pembayaran |
| Lokasi pengelolaan dan penyimpanan data | Di dalam atau luar negeri, sebutkan penyedianya |
| Data penanggung jawab | Nama, NIK, dan kontak yang dapat dihubungi |
Kesalahan yang sering bikin pendaftaran tertunda
- KBLI tidak mencerminkan kegiatan digital. Usaha yang menjual lewat aplikasi tetapi KBLI-nya hanya perdagangan eceran konvensional sering perlu penyesuaian dulu.
- Data teknis tidak konsisten. URL, nama aplikasi, dan IP server yang berbeda dengan yang tampil di publik menimbulkan pertanyaan verifikasi.
- Hanya mendaftarkan situs, aplikasinya lupa. Setiap sistem yang dipakai pengguna perlu tercatat.
- Tidak melapor perubahan. Ganti domain, pindah server, atau menambah fitur transaksi wajib dilaporkan (Pasal 5). Kelalaian ini bisa berujung teguran sampai pemblokiran.
- Deskripsi data pribadi asal-asalan. Bagian ini terkait langsung dengan kewajiban pelindungan data pribadi, jadi isilah sesuai praktik sebenarnya.
Berapa lama prosesnya?
Peraturan tidak menetapkan angka hari yang pasti untuk penerbitan tanda daftar; tanda daftar terbit setelah persyaratan dinyatakan lengkap. Dalam praktik, yang paling menentukan adalah kesiapan data: NIB dan KBLI yang sudah sesuai, serta data teknis yang lengkap. Pengajuan yang datanya rapi umumnya jauh lebih cepat daripada yang harus bolak-balik diperbaiki.
Contoh kasus
Seorang pemilik usaha katering membuat aplikasi pemesanan sendiri dan sudah berjalan beberapa bulan. NIB-nya hanya memuat KBLI jasa boga, tanpa kegiatan digital apa pun. Langkah yang ditempuh: memastikan KBLI dan data usaha di OSS sesuai, menginventarisasi situs dan aplikasi, mengumpulkan data server dari penyedia cloud, lalu mendaftarkan kedua sistem sekaligus. Dengan begitu, risiko pemutusan akses tertutup sebelum ada aduan dari pihak lain.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
Pertimbangkan bantuan profesional jika: sistem Anda lebih dari satu; ada pemrosesan data pribadi dalam jumlah besar atau data pembayaran; usaha Anda diawasi regulator sektor tertentu; situs sudah diblokir dan perlu dipulihkan cepat; atau Anda perlu menyelaraskan KBLI dan perizinan lain sekaligus. Kesalahan isian di tahap ini bisa memicu sanksi lanjutan karena informasi yang tidak benar juga dikenai sanksi.
Pendaftaran PSE adalah syarat dasar agar bisnis digital Anda aman beroperasi. Serahkan pengurusannya melalui jasa pendaftaran PSE Komdigi, mulai pesanan di halaman order, atau bicarakan kondisi Anda lebih dulu lewat konsultasi gratis.
Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum. Jasaku bukan instansi pemerintah.
Sumber
Pertanyaan terkait
Apakah toko online kecil wajib daftar PSE?
Jika memiliki situs atau aplikasi sendiri yang dipakai untuk menawarkan atau memperdagangkan barang/jasa, Pasal 2 Permenkominfo 5/2020 memasukkannya sebagai PSE Lingkup Privat yang wajib mendaftar. Penjual yang hanya berjualan di marketplace pihak lain umumnya memakai sistem milik marketplace tersebut.
Apa sanksi jika tidak daftar PSE?
Sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking). Akses dinormalisasi setelah pendaftaran dipenuhi.
Di mana pendaftaran PSE dilakukan?
Melalui sistem OSS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan diajukan kepada Menteri yang membidangi komunikasi dan digital.
Apakah perubahan domain atau server harus dilaporkan?
Ya. Perubahan informasi pendaftaran wajib dilaporkan. Jika tidak, PSE dapat dikenai teguran tertulis, penghentian sementara, sampai pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.



