Sanksi NIB & Izin Usaha di OSS: Jenis, Pemicu, Cara Memperbaiki

Usaha yang berjalan tanpa NIB, atau punya NIB tetapi belum melengkapi sertifikat standar atau izin yang diwajibkan untuk tingkat risikonya, bisa dikenai sanksi administratif. Menurut PP 28 Tahun 2025, sanksinya bertingkat: dari peringatan sampai penghentian sementara kegiatan dan pencabutan perizinan. Kabar baiknya, sebagian besar masalah ini bisa dibereskan sebelum menjadi sanksi berat, asalkan Anda tahu letak kekurangannya.

Mau langsung diurus? Tim kami bisa memeriksa status NIB dan perizinan usaha Anda lalu melengkapinya lewat layanan NIB & izin usaha, atau konsultasi gratis dulu di jadwal konsultasi.

Apa saja sanksi bagi usaha yang melanggar ketentuan NIB dan izin usaha?

Pasal 355 ayat (1) PP 28 Tahun 2025 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, perizinan berusaha (PB), dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) dikenai sanksi administratif. Ayat (2) merinci bentuknya:

• peringatan;
• penghentian sementara kegiatan usaha;
• pengenaan denda administratif;
• pengenaan daya paksa polisional;
• pencabutan lisensi, sertifikasi, atau persetujuan; dan/atau
• pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Sanksi dijatuhkan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan saat pengawasan (Pasal 355 ayat (3)), oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dan dilaksanakan melalui sistem OSS (ayat (4)). Artinya, status sanksi akan tercatat di sistem yang sama tempat NIB Anda terbit. Beberapa sektor juga punya aturan sanksi sendiri dalam PP yang sama, misalnya sektor perindustrian di Pasal 416 yang mengatur sanksi bagi pelaku usaha industri yang tidak memiliki PB.

Apakah punya NIB saja sudah cukup?

Belum tentu. Jenis perizinan ditentukan tingkat risiko kegiatan usaha (Pasal 124 ayat (4)). Pembagiannya:

Untuk risiko menengah tinggi, sertifikat standar yang belum terverifikasi hanya menjadi dasar persiapan usaha, bukan operasional atau komersial (Pasal 132 ayat (5) dan (6)). Untuk risiko tinggi, NIB baru bisa dipakai untuk persiapan sampai izin terbit (Pasal 133 ayat (3)). Jadi usaha yang sudah menjual atau melayani konsumen dengan status "belum terverifikasi" atau "izin belum terbit" berada di posisi rawan.

Selain itu ada persyaratan dasar yang sering terlupa: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta PBG dan SLF untuk bangunan (Pasal 12 ayat (1)). Bila usaha berada di gedung atau kompleks bersama yang pengelolanya sudah memiliki dokumen tersebut, pelaku usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhinya sendiri (Pasal 13).

Apa yang paling sering memicu masalah saat pengawasan?

1. KBLI tidak sesuai kegiatan nyata. NIB terbit untuk kegiatan A, padahal usaha menjalankan B yang risikonya lebih tinggi. Cek ulang kode di direktori KBLI.
2. Sertifikat standar dibiarkan belum terverifikasi. Pasal 132 ayat (7) mengatur bahwa Lembaga OSS mencabut sertifikat standar yang belum terverifikasi bila standar tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan dan, berdasarkan pengawasan, pelaku usaha tidak melakukan persiapan dalam 1 tahun sejak NIB terbit.
3. Lokasi belum punya KKPR. Usaha di ruko atau rumah yang belum cocok dengan tata ruang. Bila ini kasus Anda, lihat layanan PKKPR.
4. Izin sektor belum diurus. NIB terbit, tetapi izin dari kementerian/dinas teknis tidak pernah diajukan.
5. Data NIB tidak diperbarui setelah pindah alamat, ganti direktur, atau tambah kegiatan usaha.

Bagaimana cara memperbaiki sebelum sanksi menjadi berat?

1. Masuk ke akun OSS, unduh NIB dan daftar perizinan, lalu catat status setiap KBLI (terbit, belum terverifikasi, atau menunggu).
2. Cocokkan KBLI dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Bila ada yang keliru, lakukan perubahan data usaha. Badan usaha seperti PT perlu memastikan KBLI juga tercantum dalam maksud dan tujuan anggaran dasar.
3. Penuhi persyaratan dasar lokasi: KKPR, persetujuan lingkungan, PBG/SLF, atau bukti bahwa pengelola gedung sudah memilikinya.
4. Lengkapi standar usaha dan ajukan verifikasi untuk KBLI menengah tinggi, atau ajukan izin untuk KBLI risiko tinggi.
5. Bila sudah menerima peringatan, tanggapi dalam jangka waktu yang disebutkan dan simpan bukti perbaikan. Bukti ini penting saat pengawasan berikutnya.

Anda bisa memetakan kebutuhan awal dengan alat cek NIB dan roadmap perizinan di halaman tools kami.

Dokumen apa yang perlu disiapkan?

Berapa lama perbaikannya?

Perbaikan data dan KBLI di OSS untuk risiko rendah biasanya cepat karena berjalan elektronik. Yang memakan waktu adalah langkah yang butuh pihak lain: perubahan anggaran dasar di notaris dan Kementerian Hukum, penilaian KKPR, verifikasi standar oleh instansi teknis, atau pengurusan PBG/SLF. Lamanya bergantung pada sektor, daerah, dan kelengkapan dokumen, jadi mulailah dari langkah yang paling lama.

Contoh kasus

Sebuah usaha katering rumahan memiliki NIB sejak dua tahun lalu dan sudah melayani pesanan kantor. Saat akan ikut pengadaan, mereka baru sadar status sertifikat standarnya masih "belum terverifikasi" dan alamat dapurnya belum memiliki KKPR. Perbaikannya dimulai dengan menyesuaikan KBLI, mengurus kesesuaian lokasi, lalu melengkapi standar dan mengajukan verifikasi. Bila menunggu sampai ada pengawasan, risikonya adalah peringatan dan bahkan penghentian sementara kegiatan.

Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?

Pertimbangkan bantuan profesional bila Anda sudah menerima peringatan, KBLI di OSS berbeda dengan akta, usaha Anda berisiko menengah tinggi atau tinggi, atau perbaikannya melibatkan beberapa instansi sekaligus. Kesalahan urutan sering membuat proses berulang dari awal.

Tulisan ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Jasaku bukan instansi pemerintah; penerbitan perizinan tetap menjadi kewenangan instansi terkait.

Ingin status perizinan Anda dicek dan dirapikan? Ajukan lewat layanan NIB & izin usaha, langsung buat pesanan di sini, atau ceritakan kondisinya dulu di konsultasi gratis.

Sumber

• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal.id)