
Menambah KBLI pada PT berarti mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar, dan perubahan ini wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum. Biayanya bukan satu angka, melainkan gabungan beberapa komponen: akta notaris, PNBP di Kementerian Hukum, dan biaya izin baru bila KBLI tambahan membutuhkannya. Yang sering lebih mahal justru keterlambatan: lewat 30 hari sejak akta, permohonan tidak bisa diajukan dan akta harus diulang.
Mau langsung diurus? Kami bisa menyiapkan RUPS, akta, sampai pembaruan OSS lewat layanan perubahan akta PT, atau konsultasi gratis dulu di jadwal konsultasi.
Kenapa tambah KBLI harus lewat perubahan anggaran dasar?
Pasal 21 ayat (2) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebut perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Ketentuan yang sama ditegaskan Pasal 8 ayat (3) huruf c Permenkum No. 49 Tahun 2025. Perubahan ini baru berlaku sejak tanggal Keputusan Menteri diterbitkan (Pasal 23 ayat (1) UU PT).
Di OSS, KBLI yang dipilih harus sejalan dengan kegiatan usaha di anggaran dasar. Itu sebabnya menambah KBLI langsung di OSS tanpa mengubah akta biasanya berujung data yang tidak sinkron.
Apa saja komponen biaya tambah KBLI PT?
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Keputusan RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS | Perubahan anggaran dasar ditetapkan RUPS (Pasal 19 UU PT). Bisa dibuat dalam berita acara notaris atau di bawah tangan lalu dinyatakan dalam akta. |
| Jasa notaris | Pembuatan akta perubahan dan pengajuan elektronik melalui SABH. Besarnya mengikuti kesepakatan dengan notaris. |
| PNBP Kementerian Hukum | Permohonan dikenakan tarif sesuai peraturan PNBP yang berlaku (Pasal 4 Permenkum 49/2025). Notaris menyimpan bukti pembayaran biaya perubahan anggaran dasar dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 11 huruf e). |
| Pembaruan data di OSS | Penambahan KBLI di akun OSS setelah SK perubahan terbit. |
| Perizinan KBLI baru | Bila KBLI tambahan berisiko menengah tinggi atau tinggi, perlu sertifikat standar terverifikasi atau izin (PP 28 Tahun 2025). Biaya dan waktunya bergantung sektor. |
| Persyaratan lokasi | Bila kegiatan baru menuntut kesesuaian tata ruang atau bangunan berbeda, ada biaya KKPR atau PBG/SLF. |
Kami sengaja tidak mencantumkan angka PNBP karena tarifnya mengikuti peraturan PNBP yang berlaku saat pengajuan. Untuk perkiraan total sesuai kasus Anda, coba kalkulator biaya dan alat cek perubahan akta.
Dokumen apa yang perlu disiapkan?
| Dokumen | Dasar/keterangan |
|---|---|
| Akta pendirian dan akta perubahan terakhir beserta SK | Pemeriksaan dicocokkan dengan data terakhir di SABH (Pasal 13 ayat (2) Permenkum 49/2025) |
| Notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS | Pasal 10 ayat (4) huruf a |
| NPWP perseroan | Pasal 10 ayat (4) huruf e dan Pasal 11 huruf d |
| Surat rekomendasi kementerian/lembaga pemberi izin, bila bidang usahanya mensyaratkan | Pasal 10 ayat (4) huruf c |
| Dokumen pemilik manfaat (surat kuasa direksi ke notaris, surat pernyataan direksi, surat persetujuan pemilik manfaat) | Pasal 10 ayat (4) huruf j |
| Daftar KBLI baru yang diinginkan beserta uraian kegiatannya | Agar rumusan maksud dan tujuan tepat |
Berapa lama dan apa batas waktunya?
- Keputusan RUPS ke akta: paling lama 30 hari. Bila keputusan tidak dimuat dalam berita acara notaris, harus dinyatakan dalam akta paling lama 30 hari sejak keputusan RUPS. Lewat dari itu, tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta (Pasal 21 ayat (5)-(6) UU PT; Pasal 9 ayat (3)-(4) Permenkum 49/2025).
- Akta ke permohonan: paling lama 30 hari. Permohonan diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta. Lewat batas ini, permohonan tidak dapat diajukan (Pasal 21 ayat (7) dan (9) UU PT; Pasal 9 ayat (6)-(7) Permenkum 49/2025).
- Pemeriksaan: paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima (Pasal 13 ayat (3) Permenkum 49/2025).
- Perbaikan bila dikembalikan: 7 hari. Bila ada ketidaksesuaian atau kekurangan, permohonan dikembalikan ke notaris dan harus dilengkapi paling lambat 7 hari. Bila tidak, permohonan ditolak, tetapi dapat diajukan kembali (Pasal 14).
Setelah SK terbit, barulah KBLI ditambahkan di OSS dan perizinannya diproses sesuai tingkat risiko.
Bisakah sekalian menghapus KBLI lama atau menggabung perubahan lain?
Bisa. Karena yang diubah adalah pasal maksud dan tujuan, Anda dapat sekaligus merapikan kegiatan usaha yang tidak lagi dijalankan. Perubahan lain yang juga butuh persetujuan Menteri, misalnya nama, tempat kedudukan, atau modal dasar, dapat dimuat dalam akta yang sama, begitu pula perubahan data seperti susunan direksi. Cara ini menghemat jasa notaris dan waktu, tetapi setiap jenis perubahan tetap punya dokumen pendukung dan tenggatnya sendiri, misalnya perubahan anggota direksi dan dewan komisaris wajib diberitahukan paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan (Pasal 9 ayat (5) Permenkum 49/2025). Susun daftar semua perubahan sebelum RUPS agar tidak ada yang tertinggal.
Kesalahan yang sering bikin ditolak atau terlambat
- RUPS sudah diputuskan, tetapi akta baru dibuat lebih dari 30 hari kemudian.
- Rumusan kegiatan usaha di akta tidak cocok dengan kode dan judul KBLI yang dipakai di OSS.
- Data di formulir berbeda dengan notula atau data terakhir di SABH, misalnya susunan pengurus lama belum dilaporkan.
- Dokumen pemilik manfaat belum lengkap.
- Menambah KBLI yang ternyata mensyaratkan rekomendasi instansi teknis, tetapi rekomendasinya belum ada.
- Langsung menambah KBLI di OSS tanpa perubahan akta, sehingga data tidak sinkron saat diperiksa.
Contoh kasus
Sebuah PT konsultan TI ingin ikut tender penyediaan perangkat keras, tetapi anggaran dasarnya hanya memuat jasa pemrograman. Pemegang saham menggelar keputusan di luar RUPS, notaris membuat akta perubahan maksud dan tujuan dalam minggu yang sama, lalu permohonan diajukan lewat SABH. Setelah SK terbit, KBLI perdagangan ditambahkan di OSS. Karena urutannya rapi, tidak ada tenggat yang terlewat. Bila Anda masih memilih kode, telusuri dulu di direktori KBLI.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
Gunakan bantuan profesional bila tenggat 30 hari sudah dekat, Anda menambah beberapa KBLI dari sektor berbeda, ada perubahan lain yang ingin digabung (misalnya pindah alamat atau ganti pengurus), atau KBLI baru memerlukan izin sektoral. Menggabungkan beberapa perubahan dalam satu akta biasanya lebih efisien, asal disusun dengan benar.
Tulisan ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Jasaku bukan instansi pemerintah; persetujuan perubahan anggaran dasar diterbitkan Kementerian Hukum.
Siap menambah KBLI tanpa takut tenggat terlewat? Mulai dari layanan perubahan akta PT, pesan langsung di sini, atau tanyakan dulu kasus Anda di konsultasi gratis.
Sumber
Pertanyaan terkait
Apakah tambah KBLI PT cukup lewat OSS saja?
Tidak. Penambahan kegiatan usaha mengubah maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yang wajib mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21 ayat (2) UU PT). Setelah SK terbit, data KBLI di OSS diperbarui.
Berapa batas waktu pengajuan tambah KBLI?
Permohonan persetujuan diajukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris. Lewat batas itu, permohonan tidak dapat diajukan dan akta perlu dibuat ulang.
Berapa lama pemeriksaannya di Kementerian Hukum?
Pasal 13 ayat (3) Permenkum 49/2025 menetapkan pemeriksaan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima.
Apakah ada biaya negara untuk perubahan KBLI?
Ada. Permohonan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan yang berlaku, termasuk biaya perubahan anggaran dasar dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.



