Perubahan anggaran dasar PT memang diproses secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum, tetapi permohonannya diajukan oleh notaris, bukan oleh direksi sendiri. Yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah urutan dan tenggatnya: lewat 30 hari di salah satu tahap, perubahan tidak dapat lagi diajukan dan RUPS harus diulang.
Mau langsung diurus? Kami siapkan keputusan pemegang saham, koordinasi akta, sampai SK terbit dan data OSS disesuaikan melalui layanan perubahan akta, atau konsultasi gratis di jadwal konsultasi.
Perubahan apa yang perlu persetujuan dan mana yang cukup diberitahukan?
Langkah pertama adalah mengenali jenis perubahan, karena hasil akhirnya berbeda. Pasal 21 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 8 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 membaginya sebagai berikut:
| Jenis | Contoh | Hasil akhir |
|---|---|---|
| Perubahan anggaran dasar yang wajib disetujui Menteri | Nama PT, tempat kedudukan (kota/kabupaten), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (termasuk tambah KBLI), jangka waktu berdiri, modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status tertutup atau terbuka | Surat keputusan persetujuan; berlaku sejak SK terbit |
| Perubahan anggaran dasar lain | Misalnya peningkatan modal ditempatkan dan disetor | Surat penerimaan pemberitahuan; berlaku sejak surat terbit |
| Perubahan data perseroan | Pengalihan saham, susunan direksi dan komisaris, alamat lengkap dalam kota yang sama, ganti nama pemegang saham | Dicatat dalam daftar perseroan |
Saat berlakunya perubahan diatur dalam Pasal 23 UU PT. Karena itu, jangan menandatangani kontrak atas nama PT dengan nama atau kegiatan usaha baru sebelum SK persetujuan terbit.
Bagaimana langkah perubahan anggaran dasar secara online?
- Tentukan perubahan dan periksa data terakhir di SABH. Bandingkan dengan akta terakhir: susunan pengurus, pemegang saham, modal, dan KBLI. Data yang berbeda akan membuat permohonan dikembalikan.
- Ambil keputusan pemegang saham. Perubahan ditetapkan melalui RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang mengikat (Pasal 9 ayat (1) Permenkum 49/2025). Agenda perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan jelas dalam panggilan RUPS (Pasal 19 ayat (2) UU PT).
- Buat akta notaris maksimal 30 hari. Jika keputusan tidak dibuat dalam berita acara rapat oleh notaris, perubahan harus dinyatakan dalam akta notaris paling lama 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Lewat dari itu, akta tidak boleh dibuat (Pasal 9 ayat (3) dan (4)).
- Notaris mengajukan melalui SABH maksimal 30 hari sejak tanggal akta. Notaris mengisi formulir perubahan, mengunggah salinan akta dan dokumen pendukung, serta membuat pernyataan kelengkapan secara elektronik (Pasal 9 ayat (6), Pasal 10). Permohonan yang melewati 30 hari tidak dapat diajukan (Pasal 9 ayat (7)).
- Pemeriksaan maksimal 14 hari kerja. Petugas mencocokkan isian formulir dengan akta, notula RUPS, dan data terakhir di SABH (Pasal 13).
- Perbaikan bila diminta. Jika ada ketidaksesuaian atau kekurangan, permohonan dikembalikan ke notaris dan harus dilengkapi paling lambat 7 hari. Bila tidak, permohonan ditolak, tetapi notaris dapat mengajukan kembali (Pasal 14).
- SK atau surat penerimaan pemberitahuan terbit dan disampaikan ke notaris melalui SABH untuk dicetak (Pasal 15).
- Sesuaikan data turunan. Perbarui data di OSS, terutama untuk KBLI, alamat, dan pengurus, agar NIB dan perizinan sesuai dengan anggaran dasar terbaru. Sesuaikan juga data di kantor pajak, bank, dan kontrak berjalan.
Untuk pergantian direksi atau komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data itu kepada Kementerian Hukum paling lama 30 hari sejak tanggal perubahan (Pasal 9 ayat (5)).
Dokumen yang perlu disiapkan
Dokumen pendukung disesuaikan dengan jenis perubahan (Pasal 10 ayat (4) Permenkum 49/2025):
| Dokumen | Kapan diperlukan |
|---|---|
| Notula RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS | Semua perubahan |
| Akta pemindahan hak atas saham | Jual beli atau hibah saham |
| Bukti setor modal, neraca tahun berjalan, atau bukti setor lain | Peningkatan modal |
| Bukti pengumuman di surat kabar | Antara lain pengurangan modal |
| Surat keterangan alamat dari pengelola gedung atau instansi berwenang | Perubahan alamat atau tempat kedudukan |
| Rekomendasi kementerian/lembaga pemberi izin | Bidang usaha yang mensyaratkannya |
| NPWP dan laporan keuangan tahunan | Sesuai jenis perubahan |
| Dokumen pemilik manfaat | Surat kuasa direksi ke notaris, pernyataan direksi tentang pemilik manfaat, dan persetujuan pemilik manfaat |
Kesalahan yang sering bikin ditolak atau terlambat
- Akta dibuat lebih dari 30 hari setelah RUPS, sehingga keputusan harus diambil ulang.
- Data di akta tidak sama dengan data terakhir di SABH, misalnya pengalihan saham lama yang belum pernah dilaporkan.
- Informasi pemilik manfaat belum lengkap atau tidak sesuai susunan pemegang saham terbaru.
- Kewajiban tahunan tertinggal. PT yang tidak menyampaikan persetujuan laporan tahunan dapat diblokir aksesnya di SABH (Pasal 17–18 Permenkum 49/2025), sehingga perubahan tidak bisa diproses. Lihat juga RUPS tahunan terlambat.
- Lupa memperbarui OSS setelah SK terbit, sehingga KBLI baru belum tercakup dalam perizinan.
Berapa lama prosesnya?
Jika semua dokumen siap, RUPS sirkuler dan akta bisa dibereskan dalam beberapa hari kerja. Pemeriksaan di SABH paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima, ditambah waktu perbaikan bila ada catatan. Perubahan yang hanya pemberitahuan biasanya lebih ringkas daripada yang memerlukan persetujuan. Jika sudah terlambat, baca perubahan akta PT terlambat.
Contoh kasus
Sebuah PT jasa kebersihan di Surabaya ingin menambah kegiatan penyaluran tenaga kerja dan pindah ke kantor baru di kota yang sama. Penambahan kegiatan usaha termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan, sedangkan pindah alamat dalam kota yang sama termasuk perubahan data. Keduanya diputuskan dalam satu keputusan pemegang saham, dinyatakan dalam satu akta, lalu diajukan notaris. Setelah SK terbit, data KBLI dan alamat di OSS diperbarui supaya perizinan baru bisa diajukan.
Bagaimana dengan PT Perorangan?
PT Perorangan tidak melalui akta notaris untuk perubahan biasa. Pendiri mengisi Pernyataan Perubahan secara elektronik melalui SABH (Pasal 23 Permenkum 49/2025). Lihat layanan PT Perorangan bila Anda membutuhkan pendampingan.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
Bantuan profesional berguna bila ada beberapa perubahan sekaligus, pengalihan saham yang melibatkan pihak baru, perubahan KBLI yang berdampak pada izin, atau riwayat perubahan lama yang belum tercatat rapi. Cek dulu dampaknya dengan alat cek perubahan akta.
Jasaku bukan instansi pemerintah; artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Agar tenggat 30 hari tidak terlewat, serahkan prosesnya lewat layanan perubahan akta, pesan langsung di halaman order, atau konsultasi gratis di jadwal konsultasi.
Sumber
Pertanyaan terkait
Apakah direktur bisa mengajukan perubahan anggaran dasar sendiri di AHU?
Tidak untuk PT persekutuan modal. Permohonan perubahan anggaran dasar dan data perseroan diajukan oleh pemohon melalui notaris secara elektronik lewat SABH (Pasal 10 Permenkum 49/2025).
Berapa batas waktu mengajukan perubahan anggaran dasar?
Akta notaris paling lama 30 hari sejak keputusan RUPS bila tidak dibuat dalam berita acara notaris, dan pengajuan ke SABH paling lama 30 hari sejak tanggal akta (Pasal 21 UU PT; Pasal 9 Permenkum 49/2025).
Berapa lama pemeriksaan perubahan anggaran dasar di SABH?
Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika ada kekurangan, notaris diberi waktu 7 hari untuk melengkapi (Pasal 13–14 Permenkum 49/2025).
Kapan perubahan anggaran dasar mulai berlaku?
Perubahan yang memerlukan persetujuan berlaku sejak SK Menteri terbit, sedangkan perubahan yang cukup diberitahukan berlaku sejak surat penerimaan pemberitahuan terbit (Pasal 23 UU PT).
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.
