
LKPM periode Semester II 2026 (usaha skala kecil) dan Triwulan IV 2026 (usaha skala menengah dan besar) wajib disampaikan melalui OSS paling lambat 15 Januari 2027. Bila LKPM tidak disampaikan dua periode berturut-turut, OSS mulai mengenakan peringatan bertahap yang bisa berujung pada penghentian sementara kegiatan usaha dan denda administratif.
Mau langsung diurus? Tim kami bisa menyiapkan dan mengirim LKPM Anda sebelum tenggat melalui layanan laporan LKPM, atau ceritakan kondisi perusahaan Anda dulu di jadwal konsultasi gratis.
Siapa yang wajib lapor LKPM, dan kapan tenggatnya?
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala tentang perkembangan usaha yang disampaikan pelaku usaha melalui Sistem OSS. Aturannya sekarang ada di Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Menurut Pasal 286 ayat (1), frekuensinya bergantung pada skala usaha:
- Usaha skala kecil: setiap 6 bulan (semester).
- Usaha skala menengah dan besar: setiap 3 bulan (triwulan).
Pasal 286 ayat (2) mengecualikan dua kelompok: usaha skala mikro, dan kegiatan usaha yang dibiayai APBN atau APBD. Jadi bila NIB Anda tercatat sebagai usaha mikro, LKPM tidak diwajibkan. Masalahnya, banyak pemilik usaha tidak tahu skala yang tercatat di OSS. Skala itu bisa berubah ketika modal atau data usaha diperbarui, sehingga perusahaan yang dulu bebas lapor bisa saja kini wajib.
| Skala usaha | Periode | Batas penyampaian |
|---|---|---|
| Kecil | Semester I | 15 Juli tahun berjalan |
| Kecil | Semester II | 15 Januari tahun berikutnya |
| Menengah dan besar | Triwulan I | 15 April |
| Menengah dan besar | Triwulan II | 15 Juli |
| Menengah dan besar | Triwulan III | 15 Oktober |
| Menengah dan besar | Triwulan IV | 15 Januari tahun berikutnya |
Bila tanggal tenggat jatuh pada hari libur nasional, Pasal 286 ayat (7) menyebut periode pelaporan disesuaikan melalui pemberitahuan resmi kepada pelaku usaha. Jangan mengandalkan perpanjangan itu; anggap tanggal 15 sebagai batas akhir.
Apa yang terjadi kalau LKPM terlambat atau tidak dilaporkan?
Sanksinya diatur bertingkat dalam Pasal 373 sampai Pasal 375 Peraturan BKPM 5/2025. Sanksi administratif dikenakan antara lain bila pelaku usaha:
- tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut;
- menyampaikan LKPM pertama kali tanpa tambahan nilai realisasi penanaman modal selama 4 periode berturut-turut; atau
- menyampaikan LKPM tahap persiapan tanpa tambahan nilai realisasi selama 4 periode berturut-turut.
Urutannya sebagai berikut:
- Peringatan pertama. Peringatan gugur bila LKPM periode berikutnya disampaikan.
- Peringatan kedua, bila periode berikutnya tetap tidak dilaporkan.
- Peringatan ketiga, dengan mekanisme gugur yang sama.
- Penghentian sementara kegiatan usaha, bila setelah peringatan ketiga LKPM tetap tidak disampaikan.
- Denda administratif yang menyertai penghentian sementara. Sanksi baru gugur setelah LKPM disampaikan dan denda dibayar (Pasal 375 ayat (4) sampai (6)).
Selain sanksi berjenjang, hasil verifikasi LKPM juga dipakai OSS untuk menilai profil kepatuhan perusahaan dengan skor 0 sampai 100 (Pasal 290). Perusahaan dengan kategori kurang baik atau tidak baik dapat dikenai sanksi dan inspeksi lapangan (Pasal 291). Dampak praktisnya terasa ketika Anda mengajukan perizinan lanjutan, fasilitas, atau sedang diperiksa pemberi kerja dan mitra.
Saya sudah lewat satu periode. Apa yang harus dilakukan sekarang?
Satu periode terlewat belum memicu peringatan menurut Pasal 373. Yang penting adalah memastikan periode berikutnya tidak ikut terlewat. Langkah yang kami sarankan:
- Cek skala usaha dan status di OSS. Pastikan apakah perusahaan memang wajib lapor, semesteran atau triwulanan.
- Cek notifikasi. Lihat apakah sudah ada peringatan yang tercatat di akun OSS.
- Kumpulkan data realisasi sejak periode terakhir yang dilaporkan (lihat tabel dokumen di bawah).
- Kirim LKPM periode berjalan sebelum tanggal 15. Pasal 374 menyatakan peringatan gugur bila LKPM periode berikutnya disampaikan.
- Pantau hasil verifikasi. Menurut Pasal 287, instansi memverifikasi paling lambat 3 hari sejak tanda terima terbit. Hasilnya berupa persetujuan atau permintaan perbaikan, dan perbaikan bisa dilakukan sampai batas waktu periode pelaporan.
Butir terakhir ini sering dilupakan. Mengirim LKPM di hari terakhir membuat Anda tidak punya waktu memperbaiki bila diminta revisi. Usahakan kirim paling lambat sepekan sebelum tanggal 15.
Dokumen dan data apa yang perlu disiapkan?
Pasal 285 ayat (3) menyebut isi LKPM meliputi realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan, pemenuhan kewajiban penanam modal, serta kendala yang dihadapi.
| Data | Sumber yang biasa dipakai |
|---|---|
| Hak akses OSS dan NIB | Akun OSS perusahaan |
| Realisasi modal (tanah, bangunan, mesin, modal kerja) | Neraca, buku besar, bukti pembelian aset |
| Jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing | Data HR, daftar BPJS Ketenagakerjaan |
| Realisasi produksi atau penjualan jasa | Laporan penjualan per periode |
| Status perizinan (sertifikat standar, izin, PB UMKU) | Dasbor OSS |
| Kewajiban (kemitraan, lingkungan, CSR, K3) | Dokumen internal terkait |
Kesalahan yang paling sering bikin LKPM ditolak atau berujung sanksi
- Mengira perusahaan baru belum wajib lapor. LKPM tahap persiapan tetap ada sebelum usaha beroperasi (Pasal 286 ayat (4)).
- Melaporkan nol terus-menerus. Empat periode berturut-turut tanpa tambahan realisasi termasuk kondisi yang bisa dikenai sanksi.
- Angka tidak konsisten dengan laporan keuangan atau periode sebelumnya, sehingga verifikator meminta perbaikan.
- Belum mengisi pernyataan siap operasional, padahal usaha sudah berjalan. LKPM tahap operasional baru bisa disampaikan setelah formulir itu diisi (Pasal 286 ayat (6)).
- Akun OSS dipegang karyawan yang sudah keluar, sehingga notifikasi peringatan tidak terbaca.
Contoh ilustrasi
Misalnya, sebuah PT distribusi skala menengah baru sadar belum pernah melapor LKPM sejak NIB terbit, karena admin yang dulu mendaftarkan OSS sudah keluar. Setelah akses OSS dipulihkan, terlihat dua periode berturut-turut kosong dan peringatan pertama sudah tercatat. Jalan keluarnya: data realisasi disusun dari neraca dan daftar karyawan, LKPM triwulan berjalan dikirim sebelum tanggal 15, lalu permintaan perbaikan dari verifikator dijawab sebelum batas periode. Dengan LKPM periode berikutnya tersampaikan, peringatan pertama gugur sesuai Pasal 374 ayat (3), dan perusahaan menjadwalkan pelaporan rutin setiap kuartal agar tidak terulang.
Berapa lama prosesnya?
Bila data keuangan dan tenaga kerja sudah rapi, penyusunan LKPM biasanya selesai dalam 1 sampai 3 hari kerja. Verifikasi instansi paling lambat 3 hari sejak tanda terima (Pasal 287 ayat (2)). Yang lama biasanya bukan pelaporannya, melainkan memulihkan akses OSS dan merapikan data realisasi yang tidak pernah dicatat.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
- Sudah ada peringatan di OSS, atau sudah dua periode atau lebih tidak dilaporkan.
- Perusahaan PMA atau punya lebih dari satu proyek atau lokasi usaha.
- Data realisasi modal tercampur dengan pembukuan pribadi pemilik.
- Tidak ada staf yang memahami istilah dan format LKPM.
Untuk kewajiban rutin lain di luar LKPM, cek juga daftar kewajiban tahunan PT dan alat roadmap kepatuhan Jasaku. Bila perusahaan Anda ingin semua kewajiban ini dipantau sepanjang tahun, lihat langganan kepatuhan tahunan PT.
Jangan tunggu tanggal 14 Januari
Tenggat 15 Januari 2027 berlaku untuk dua jenis laporan sekaligus, sehingga OSS biasanya padat menjelang akhir periode. Siapkan data sekarang, atau serahkan penyusunan dan pengirimannya kepada tim kami melalui layanan laporan LKPM. Anda bisa langsung memesan di sini atau berkonsultasi gratis lebih dulu di jadwal konsultasi.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Jasaku adalah penyedia jasa legalitas swasta, bukan instansi pemerintah.
Sumber
Pertanyaan terkait
Apakah usaha mikro wajib lapor LKPM?
Tidak. Pasal 286 ayat (2) Peraturan BKPM 5/2025 mengecualikan pelaku usaha skala mikro dan kegiatan usaha yang dibiayai APBN/APBD. Pastikan skala usaha yang tercatat di OSS memang mikro.
Kapan tenggat LKPM berikutnya?
15 Januari 2027, untuk LKPM Semester II 2026 (usaha kecil) dan Triwulan IV 2026 (usaha menengah dan besar).
Apakah satu kali terlambat langsung kena sanksi?
Menurut Pasal 373 ayat (2), sanksi administratif dikenakan antara lain bila LKPM tidak disampaikan selama 2 periode berturut-turut. Tetap laporkan periode berjalan tepat waktu agar tidak masuk kondisi itu.
Bagaimana cara menggugurkan peringatan LKPM?
Sampaikan LKPM pada periode berikutnya. Pasal 374 menyatakan peringatan pertama, kedua, dan ketiga gugur setelah LKPM periode berikutnya disampaikan. Untuk penghentian sementara yang disertai denda, LKPM harus disampaikan dan denda dibayar.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.



