Langsung ke isi
Waktu Tambahan Wajib Halal UMK · 46 hari lagi: hemat 10% pakai kode HALALAWAL26
Pesan layanan

Cara Mendirikan PT Perorangan di AHU: Langkah demi Langkah

Cara Mendirikan PT Perorangan di AHU: Langkah demi Langkah

Cara mendirikan PT perorangan adalah mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik di SABH (AHU Online) Kementerian Hukum, membayar PNBP, lalu mencetak sendiri sertifikat pendaftarannya. Tidak perlu akta notaris. Setelah badan hukum terbit, langkah wajib berikutnya adalah mengurus NIB di OSS. Kesalahan isian di awal, terutama KBLI dan data pendiri, akan terbawa ke NIB dan harus diperbaiki lewat Pernyataan Perubahan.

Mau langsung diurus? Kami bantu dari pengecekan nama, pengisian Pernyataan Pendirian, sampai NIB terbit lewat layanan PT perorangan, atau konsultasi gratis di jadwal konsultasi.

Siapa yang boleh mendirikan PT perorangan?

Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021 menetapkan PT perorangan didirikan oleh satu Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum. Usahanya harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Pasal 2 ayat 3 Permenkum No. 49 Tahun 2025). Pendiri sekaligus menjadi direktur dan pemegang saham tunggal.

Jika rencananya ada lebih dari satu pemegang saham, atau usaha sudah melampaui kriteria usaha kecil, PT perorangan wajib diubah menjadi PT persekutuan modal melalui akta notaris (Pasal 25 Permenkum 49/2025). Bandingkan dulu di perbedaan PT perorangan dan PT biasa atau coba alat pemilih badan usaha.

Bagaimana cara mendirikan PT perorangan langkah demi langkah?

  1. Siapkan data pendiri. KTP elektronik, NPWP pribadi, alamat email dan nomor telepon aktif.
  2. Buat akun di AHU Online untuk layanan PT perorangan, lalu masuk ke menu pendirian.
  3. Ajukan nama PT. Sistem memeriksa ketersediaan nama. Siapkan beberapa alternatif agar tidak tertahan bila nama pertama sudah dipakai atau mirip dengan nama lain.
  4. Isi Pernyataan Pendirian. Menurut Pasal 7 ayat (2) PP 8/2021, isiannya memuat nama dan tempat kedudukan; jangka waktu berdiri; maksud, tujuan, dan kegiatan usaha; modal dasar, ditempatkan, dan disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat perseroan; serta identitas pendiri (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, dan NPWP).
  5. Pilih KBLI dengan teliti. Kegiatan usaha yang Anda isi di sini akan ditarik ke OSS. Telusuri kodenya di direktori KBLI.
  6. Isi surat pernyataan elektronik. Pasal 26 Permenkum 49/2025 mewajibkan pemohon menyatakan bahwa isian dan dokumen pendukung sudah sesuai aturan, dan pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenarannya.
  7. Bayar PNBP sesuai tarif yang berlaku (Pasal 4 Permenkum 49/2025) menggunakan kode billing dari sistem.
  8. Cetak sertifikat pendaftaran. Surat keputusan pendirian diterbitkan secara elektronik pada saat permohonan diterima, dan pendiri mencetaknya sendiri (Pasal 22 Permenkum 49/2025). Status badan hukum diperoleh setelah didaftarkan dan mendapat sertifikat pendaftaran elektronik (Pasal 6 ayat 3 PP 8/2021).
  9. Urus NIB di OSS. Untuk badan usaha, data profil, permodalan, NPWP, dan KBLI mengikuti integrasi OSS dengan sistem Kementerian Hukum (Pasal 207 ayat 4 PP No. 28 Tahun 2025). Lengkapi data lokasi dan kegiatan usaha per KBLI 5 digit.
  10. Catat kewajiban tahunan. Laporan keuangan PT perorangan wajib disampaikan lewat SABH paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi (Pasal 27 Permenkum 49/2025).

Dokumen yang perlu disiapkan

Dokumen/data Keterangan
KTP elektronik pendiri NIK harus sesuai data kependudukan
NPWP pendiri Wajib diisi dalam Pernyataan Pendirian
Tiga alternatif nama PT Untuk antisipasi nama tidak tersedia
Alamat lengkap usaha Termasuk kota/kabupaten tempat kedudukan
Daftar kegiatan usaha dan KBLI Menentukan izin yang muncul di OSS
Rencana modal dasar dan modal disetor Diisi dalam Pernyataan Pendirian
Email dan nomor telepon aktif Untuk akun AHU dan OSS

Kesalahan yang sering bikin ditolak atau harus diulang

  • Nama PT tidak tersedia. Pengajuan berhenti di tahap awal. Siapkan alternatif.
  • KBLI terlalu umum atau salah. NIB terbit dengan kode yang tidak cocok sehingga izin sektoral tidak bisa diurus. Perbaikannya lewat Pernyataan Perubahan (Pasal 23 Permenkum 49/2025).
  • Data pendiri tidak cocok. NIK atau NPWP yang tidak sesuai menghambat validasi di OSS.
  • Mendirikan PT perorangan padahal ada mitra. Pemegang saham lebih dari satu orang mewajibkan perubahan status menjadi PT biasa, yang memerlukan akta notaris.
  • Lupa laporan keuangan. Bila tidak disampaikan, Pasal 28 Permenkum 49/2025 mengatur teguran tertulis, penghentian hak akses SABH, hingga pencabutan status badan hukum. Rinciannya di laporan keuangan PT perorangan.

Apa bedanya proses ini dengan mendirikan PT biasa?

Perbedaan terbesar ada di jalur pengajuan. PT persekutuan modal didirikan oleh pemohon melalui notaris dengan akta pendirian dan sejumlah dokumen pendukung, seperti bukti setor modal, surat keterangan alamat, dan dokumen pemilik manfaat (Pasal 5 dan Pasal 6 Permenkum 49/2025). PT perorangan cukup diisi sendiri oleh pendiri melalui Pernyataan Pendirian (Pasal 21). Konsekuensinya, tanggung jawab atas kebenaran isian sepenuhnya ada pada pendiri, karena tidak ada notaris yang memeriksa data sebelum dikirim. Perubahan data berikutnya juga dilakukan sendiri lewat Pernyataan Perubahan, kecuali saat beralih menjadi PT biasa yang wajib memakai akta notaris.

Berapa lama dan berapa biayanya?

Bila data lengkap dan nama tersedia, sertifikat pendaftaran terbit secara elektronik saat permohonan diterima, dan NIB dapat langsung diurus setelahnya. Waktu yang paling sering terbuang ada pada pemilihan nama dan KBLI. Untuk komponen biaya, lihat ulasan biaya PT perorangan.

Contoh kasus: seorang pemilik usaha katering rumahan mendirikan PT perorangan sendiri dan memilih KBLI restoran. Saat mengurus izin di OSS, persyaratan yang muncul tidak sesuai dengan usaha katering pesanan. Ia harus mengajukan Pernyataan Perubahan untuk mengganti kegiatan usaha, lalu memperbarui NIB. Pekerjaan dua kali ini bisa dihindari dengan memeriksa uraian KBLI sebelum mengisi Pernyataan Pendirian.

Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?

  • Usaha Anda memerlukan izin sektoral (pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya), sehingga KBLI harus tepat sejak awal.
  • Anda ingin sekalian mengurus NIB, sertifikat standar, atau merek.
  • Anda tidak sempat mengurus kewajiban laporan keuangan setiap tahun.

Informasi ini bersifat umum, bukan nasihat hukum. Jasaku adalah penyedia jasa legalitas swasta, bukan instansi pemerintah.

Ingin PT perorangan terbit dengan data dan KBLI yang tepat? Serahkan lewat layanan PT perorangan, pesan langsung di formulir order, atau tanyakan dulu lewat konsultasi gratis.

Sumber

Pertanyaan terkait

Apakah PT perorangan perlu akta notaris?

Tidak. PT perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui SABH. Akta notaris baru diperlukan saat berubah menjadi PT persekutuan modal.

Siapa yang bisa mendirikan PT perorangan?

Satu WNI berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum, dengan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Kapan PT perorangan resmi berbadan hukum?

Setelah didaftarkan kepada Menteri dan memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Apa kewajiban setelah PT perorangan berdiri?

Mengurus NIB di OSS dan menyampaikan laporan keuangan melalui SABH paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi.

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.

Baca juga

Pendirian Usaha

Cara Mendirikan CV Langkah demi Langkah di Sistem AHU

Cara mendirikan CV: tentukan sekutu komplementer dan komanditer, cek nama di laman Ditjen AHU, buat akta pendirian di notaris, lalu notaris mendaftarkannya melalui Sistem Administrasi Badan…

PT Perorangan

Siap mengurus PT perorangan? Mulai dari HP sekarang.

Mulai Rp1.425.000. Harga tampil sebelum memesan, invoice resmi atas nama perusahaan, dan setiap tahap bisa Anda pantau.