
Permohonan pendirian PT di sistem Kementerian Hukum bisa tertolak sejak tahap nama, atau gagal karena data dan dokumen pendukung tidak sesuai. Penolakan bukan akhir dari rencana usaha, tetapi bisa mahal bila tidak cepat ditangani: bila permohonan pengesahan tidak diajukan dalam 60 hari sejak akta ditandatangani, akta pendirian menjadi batal dan semua harus diulang.
Mau langsung diurus? Kami bisa memeriksa penyebab penolakan dan menyiapkan ulang berkasnya lewat layanan pendirian PT, atau konsultasi gratis dulu di jadwal konsultasi.
Kenapa pendirian PT bisa ditolak?
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa bila format isian dan keterangan dokumen pendukung tidak sesuai peraturan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya secara elektronik (Pasal 10 ayat (4)). Alasan yang paling sering muncul:
- Nama PT tidak memenuhi syarat. Pasal 16 ayat (1) UU PT melarang nama yang sudah dipakai secara sah atau sama pada pokoknya dengan PT lain; bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan; sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional tanpa izin; tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atau hanya menunjukkan kegiatan usaha tanpa nama diri; hanya berupa angka atau huruf yang tidak membentuk kata; atau bermakna perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- Data formulir tidak sesuai akta. Format isian memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, modal dasar, ditempatkan, dan disetor, serta alamat lengkap (Pasal 9 ayat (1) UU PT). Selisih satu angka modal atau alamat bisa membuat permohonan tidak sesuai.
- Dokumen pendukung belum siap. Pasal 6 Permenkum No. 49 Tahun 2025 meminta antara lain salinan akta, bukti setor modal, surat pernyataan kesanggupan memperoleh izin atau rekomendasi instansi teknis untuk bidang usaha tertentu, surat keterangan alamat lengkap, dan dokumen pemilik manfaat.
- Tenggat 60 hari terlewat. Permohonan harus diajukan paling lambat 60 hari sejak akta ditandatangani (Pasal 10 ayat (1) UU PT). Bila lewat, akta pendirian batal dan PT yang belum berbadan hukum bubar karena hukum (Pasal 10 ayat (9)).
Bagaimana cara memperbaikinya?
- Baca alasan penolakan. Alasan disampaikan secara elektronik kepada pemohon atau notaris. Minta notaris Anda meneruskan teks lengkapnya.
- Bila masalahnya nama: siapkan nama baru yang punya unsur nama diri, tidak generik, dan tidak memakai kata yang mengesankan lembaga pemerintah. Pengisian format isian harus didahului pengajuan nama (Pasal 9 ayat (2) UU PT), jadi nama baru diajukan dulu, lalu akta disesuaikan.
- Bila masalahnya data: cocokkan isi formulir dengan akta kata per kata, terutama modal, alamat, dan susunan pemegang saham. Bila yang salah aktanya, notaris membuat akta perbaikan.
- Bila masalahnya dokumen: lengkapi bukti setor modal atas nama perseroan atau rekening bersama pendiri, atau surat pernyataan setor modal yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris (Pasal 6 ayat (1) huruf e), lalu dokumen pemilik manfaat dan surat keterangan alamat.
- Ajukan ulang sebelum 60 hari habis. Hitung dari tanggal akta ditandatangani. Bila sudah lewat, buat akta pendirian baru.
- Setelah SK terbit, lanjutkan NPWP dan NIB. Pasal 7 Permenkum 49/2025 mengatur SK pengesahan diterbitkan pada saat permohonan diterima dan dicetak notaris secara mandiri.
Dokumen apa yang perlu disiapkan ulang?
| Dokumen | Dasar |
|---|---|
| Salinan dan minuta akta pendirian (atau akta perbaikan) | Pasal 6 ayat (1) huruf b-c Permenkum 49/2025 |
| Bukti setor modal | Pasal 6 ayat (1) huruf e |
| Surat pernyataan kesanggupan memperoleh izin/rekomendasi instansi teknis (bidang usaha tertentu) | Pasal 6 ayat (1) huruf f |
| Surat pernyataan kesanggupan memperoleh NPWP dan laporan SPT tahunan | Pasal 6 ayat (1) huruf g |
| Surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung/instansi, atau surat pernyataan alamat | Pasal 6 ayat (1) huruf h |
| Dokumen pemilik manfaat (surat kuasa, surat pernyataan direksi, surat persetujuan pemilik manfaat) | Pasal 6 ayat (1) huruf i |
Kesalahan yang sering bikin ditolak
- Nama hanya berupa kegiatan usaha, misalnya kata "Konstruksi" atau "Logistik" tanpa nama diri.
- Nama berupa singkatan huruf yang tidak membentuk kata.
- Memakai kata yang mengesankan lembaga negara atau lembaga internasional.
- Nama tidak nyambung dengan maksud dan tujuan, misalnya nama berbau properti padahal kegiatan usahanya jasa TI.
- Alamat di formulir berbeda dengan surat keterangan alamat.
- Menunda pengajuan karena menunggu dokumen, sampai tenggat 60 hari hampir habis.
Daftar periksa sebelum mengajukan ulang
- Nama baru punya unsur nama diri dan sudah dicek ketersediaannya.
- Nama sejalan dengan maksud dan tujuan di akta.
- Modal dasar, ditempatkan, dan disetor di formulir sama dengan akta.
- Bukti setor modal tersedia dalam bentuk yang diterima Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- Alamat lengkap sama di formulir, akta, dan surat keterangan alamat.
- Dokumen pemilik manfaat sudah ditandatangani.
- Sisa waktu dari tanggal akta masih aman sebelum 60 hari.
Berapa lama perbaikannya?
Penggantian nama dan pengajuan ulang bisa selesai cepat bila alternatif nama dan dokumen sudah siap, karena prosesnya elektronik. Yang memperlama biasanya penjadwalan tanda tangan akta perbaikan dan pengumpulan dokumen dari pendiri yang berada di kota berbeda. Gambaran waktu normal ada di artikel berapa lama pendirian PT, dan daftar berkasnya di dokumen pendirian PT.
Contoh kasus
Tiga rekan mengajukan nama yang terdiri dari singkatan inisial mereka ditambah kata "Teknologi". Nama itu tertolak karena singkatannya tidak membentuk kata dan sisanya hanya menunjukkan bidang usaha. Mereka mengganti dengan nama berunsur kata yang bermakna, notaris menyesuaikan akta, dan permohonan diajukan ulang jauh sebelum 60 hari terlewat. Bila Anda masih memilih nama dan bentuk usaha, gunakan alat pilih badan usaha sebagai titik awal.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
Pertimbangkan bantuan bila penolakan sudah terjadi lebih dari sekali, sisa waktu menuju 60 hari tinggal sedikit, ada pemegang saham badan hukum atau asing, atau kegiatan usaha memerlukan rekomendasi instansi teknis. Untuk usaha satu pendiri skala mikro dan kecil, alternatifnya adalah PT Perorangan.
Tulisan ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Jasaku bukan instansi pemerintah; pengesahan badan hukum diterbitkan Kementerian Hukum.
Ingin pendirian PT Anda lolos tanpa mengulang dari awal? Serahkan lewat layanan pendirian PT, pesan langsung di sini, atau ceritakan kendalanya di konsultasi gratis.
Sumber
Pertanyaan terkait
Apa penyebab paling umum nama PT ditolak?
Nama sudah dipakai atau sama pada pokoknya dengan PT lain, hanya menunjukkan kegiatan usaha tanpa nama diri, mirip nama lembaga negara, atau berupa huruf yang tidak membentuk kata (Pasal 16 UU PT).
Apakah akta harus dibuat ulang bila pendirian PT ditolak?
Tidak selalu. Bila masalahnya data atau dokumen, cukup diperbaiki dan diajukan ulang. Bila nama berubah atau isi akta salah, notaris menyesuaikan akta. Akta baru diperlukan bila tenggat 60 hari sudah lewat.
Apa akibat lewat 60 hari sejak akta pendirian?
Menurut Pasal 10 ayat (9) UU PT, akta pendirian menjadi batal dan perseroan yang belum berbadan hukum bubar karena hukum, sehingga pendirian harus diulang.
Kapan SK pengesahan PT terbit setelah diajukan ulang?
Pasal 7 Permenkum 49/2025 mengatur SK pengesahan diterbitkan pada saat permohonan diterima dan disampaikan ke notaris melalui SABH.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.



