
Syarat utama pendirian PT PMA ada tiga: badan usahanya wajib berbentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia, bidang usahanya harus terbuka untuk modal asing, dan rencana investasinya harus lolos pemeriksaan OSS, yaitu lebih dari Rp10 miliar per KBLI 5 digit per lokasi usaha, di luar tanah dan bangunan. Rencana investasi yang tidak memenuhi angka ini akan tertahan saat perizinan diproses di OSS, sehingga perlu dihitung sejak awal.
Mau langsung diurus? Kami menangani pendirian PT PMA dari akta sampai NIB melalui layanan pendirian PT PMA, atau konsultasi gratis di jadwal konsultasi.
Apa dasar hukum dan syarat pokok PT PMA?
Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal masuk dengan mengambil bagian saham saat pendirian, membeli saham, atau cara lain yang sah (Pasal 5 ayat 3).
Karena berbentuk PT, ketentuan umum perseroan tetap berlaku, termasuk jumlah pendiri dan pemegang saham. Penjelasannya bisa dibaca di artikel minimal pendiri PT dan modal minimal pendirian PT. Khusus PMA, ketentuan permodalan dan rencana investasi diperiksa lebih ketat melalui OSS.
Berapa minimum investasi PT PMA?
Menurut Pasal 212 PP No. 28 Tahun 2025, untuk penanaman modal asing, sistem OSS memeriksa rencana nilai investasi yang meliputi minimum investasi dan ketentuan permodalan. Minimum investasinya harus lebih besar dari Rp10.000.000.000 per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi usaha, di luar tanah dan bangunan.
| Jenis kegiatan | Cara menghitung minimum investasi (lebih dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan) |
|---|---|
| Umum | Per KBLI 5 digit per lokasi usaha |
| Perdagangan besar | Per 4 digit awal KBLI |
| Jasa makanan dan minuman (sepanjang terbuka untuk PMA) | Per 2 digit awal KBLI per 1 titik lokasi usaha |
| Konstruksi (sepanjang terbuka untuk PMA) | Per 4 digit awal KBLI dalam satu kegiatan |
| Industri dengan beberapa KBLI dalam 1 lini produksi | Total investasi untuk lini produksi tersebut |
Pasal 213 ayat (3) memberi kelonggaran penting: kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari pemeriksaan nilai permodalan dan minimum investasi tersebut. Jadi, memilah mana kegiatan utama dan mana pendukung (Pasal 210) sangat memengaruhi besar rencana investasi yang harus disiapkan.
Untuk besaran modal ditempatkan dan disetor PMA, rujuk ketentuan pelaksana BKPM/Kementerian Investasi yang berlaku saat pengajuan. Kami sarankan memastikan angkanya saat konsultasi, karena angka yang beredar di internet sering berasal dari aturan lama.
Dokumen apa yang perlu disiapkan?
| Dokumen | Untuk pemegang saham perorangan asing | Untuk pemegang saham badan hukum asing |
|---|---|---|
| Identitas | Paspor yang masih berlaku | Dokumen pendirian/registrasi perusahaan (certificate of incorporation) dan anggaran dasarnya |
| Kewenangan penandatangan | Tanda tangan sendiri atau surat kuasa | Resolusi direksi/pemegang saham yang menunjuk perwakilan, plus surat kuasa |
| Data pengurus | Identitas calon direksi dan komisaris (KTP/paspor) dan NPWP untuk WNI | |
| Data usaha | Usulan nama PT, KBLI 5 digit, alamat domisili, rencana nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas produk | |
| Pemilik manfaat | Data penerima manfaat akhir (beneficial owner) perseroan | |
Dokumen yang diterbitkan di luar negeri biasanya perlu disahkan sesuai ketentuan negara asal (misalnya apostille) dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebelum dipakai di Indonesia. Pastikan nama dan nomor paspor konsisten di semua dokumen.
Bagaimana tahapan pendirian PT PMA?
- Cek bidang usaha. Pastikan KBLI yang dituju terbuka untuk modal asing dan pahami persyaratannya.
- Susun rencana investasi. Hitung per KBLI dan per lokasi sesuai Pasal 212, pisahkan kegiatan utama dan pendukung.
- Pesan nama dan buat akta pendirian di hadapan notaris, lalu ajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum melalui AHU.
- Daftarkan perizinan di OSS. Isi data per KBLI 5 digit dan lokasi: jenis produk, kapasitas, tenaga kerja, dan rencana nilai investasi (Pasal 211). OSS memeriksa minimum investasi dan permodalan pada tahap ini.
- Penuhi persyaratan berbasis risiko sesuai tingkat risiko KBLI, termasuk kesesuaian tata ruang bila diperlukan (lihat layanan PKKPR).
- Urus kewajiban pascapendirian: NPWP badan, rekening perusahaan, izin tinggal dan pengesahan penggunaan tenaga kerja asing bagi direksi WNA (lihat KITAS dan RPTKA), serta laporan berkala LKPM.
Untuk gambaran urutan izin sesuai jenis usaha Anda, gunakan peta jalan perizinan dan alat pemilih badan usaha.
Kesalahan yang sering bikin pendirian PT PMA tertahan
- Rencana investasi dihitung total, bukan per KBLI per lokasi. Tiga KBLI utama di satu lokasi berarti masing-masing perlu memenuhi ketentuan, kecuali termasuk pengecualian.
- Memasukkan nilai tanah dan bangunan ke dalam minimum investasi, padahal dikecualikan.
- Memilih KBLI yang tertutup atau dibatasi untuk asing tanpa memeriksa persyaratannya.
- Dokumen asing tanpa pengesahan dan terjemahan yang memadai.
- Lupa kewajiban LKPM setelah NIB terbit, sehingga perusahaan baru langsung tercatat tidak patuh.
Berapa lama prosesnya?
Lamanya sangat bergantung pada kesiapan dokumen asing dan tingkat risiko KBLI. Pengesahan badan hukum dan NIB dapat berjalan relatif cepat bila data lengkap, tetapi pengesahan dokumen di negara asal, pemenuhan persyaratan risiko menengah-tinggi, dan izin sektoral bisa memakan waktu lebih panjang. Mulailah dari dokumen asing, karena biasanya itulah yang paling lama.
Contoh kasus
Investor asal Asia Timur ingin membuka usaha perdagangan besar dan gudang di satu lokasi. Awalnya ia menghitung investasi Rp10 miliar untuk seluruh usaha, termasuk sewa gudang jangka panjang dan pembelian lahan. Setelah dihitung ulang, nilai lahan harus dikeluarkan, sementara kegiatan pergudangan yang hanya menunjang perdagangan dapat diposisikan sebagai kegiatan pendukung. Rencana investasi kemudian disusun ulang per 4 digit awal KBLI perdagangan besar sehingga lolos pemeriksaan di OSS.
Kapan sebaiknya diserahkan ke profesional?
Bantuan profesional sangat disarankan jika pemegang sahamnya badan hukum asing, ada lebih dari satu KBLI atau lokasi, direksi akan dijabat WNA, atau bidang usahanya memiliki persyaratan khusus. Kesalahan struktur di awal biasanya baru terasa ketika perizinan tertahan atau harus mengubah akta.
Siap mendirikan PT PMA dengan struktur yang benar sejak awal? Gunakan jasa pendirian PT PMA, langsung pesan di halaman order, atau diskusikan rencana investasi Anda lewat konsultasi gratis.
Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum. Jasaku bukan instansi pemerintah.
Sumber
Pertanyaan terkait
Berapa minimum investasi PT PMA?
Menurut Pasal 212 PP 28/2025, lebih dari Rp10 miliar per KBLI 5 digit per lokasi usaha, di luar tanah dan bangunan, dengan pengecualian cara hitung untuk perdagangan besar, jasa makanan dan minuman, konstruksi, dan industri dalam satu lini produksi.
Apakah PMA boleh berbentuk CV?
Tidak. Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 mewajibkan penanaman modal asing berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Apakah kegiatan usaha pendukung ikut dihitung minimum investasinya?
Tidak. Pasal 213 ayat (3) PP 28/2025 mengecualikan kegiatan usaha pendukung PMA dari pemeriksaan nilai permodalan dan minimum investasi.
Apakah nilai tanah dan bangunan dihitung?
Tidak. Minimum investasi dihitung di luar tanah dan bangunan.
Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; periksa tanggal pembaruan dan dasar hukumnya.



